A magic moment with Acropora suharsonoi

Acropora suharsonoi might be has a wider distribution, approximately around Lesser Sunda Islands, instead of only Bali and Lombok Islands.”

By Muhammad Erdi Lazuardi

Acropora suharsonoi has always been one of the beautiful stony corals in my head. I have been obsessed to find it in the wild since I learned coral identification in 1997. Another reason is because it is named after Indonesian corals lead scientist: Prof. Suharsono.

In the beginning I only saw it in some coral books. Afterward, I have an opportunity to join a short course of coral taxonomy in the Museum of Tropical Queensland (MTQ) in 2008 where a massive collection of hard corals around the world is kept. There are 400,000 specimens stored in their building, including A. suharsonoi specimens. Finally in 2015 I found it in the wild.

The appearance of this species is a stark contrast to most other Acropora corals, in that the branches appear bare due to few or no radial corallites being present (usually less than 5 to a branch) (Wallace, 1999). It was described as a new species by Dr. Carden Wallace in 1994.

Veron (2000) mentions that A. suharsonoi is endemic in Bali and Lombok of Indonesia. Along with Dr. Veron, Dr. Carden Wallace (1999) of MTQ mentions “this rare and distinctive species has only been found on slopes and walls of fringing reefs in Bali and Lombok.” However, I saw several specimens in MTQ that came not only from Bali and Lombok, but Flores too (Pulau Pamana Kecil of Maumere Bay). Therefore, this species can be assumed to have a wider distribution, approximately around Lesser Sunda Islands, instead of only Bali and Lombok Islands. Although the reference on the distribution of this coral is limited, I agree that this coral is very rare.

Moreover, Dr. Wallace says the rarity of A. suharsonoi may perhaps be a reflection of its potentially limited reproductive output caused by the lack of radial corallites. By this rarity in its distribution and abundance, the International Union for Conservation of Nature (IUCN) Redlist places A. suharsonoi status as endangered (Aeby, Lovell, Richards, Delbeek, Reboton & Bass, 2008). According to CITES, all corals species are listed on the CITES Appendix II. However, this species should be prohibited for trading.

IUCN assessed this species as having a low resistance and resilience to climate change impacts, such as coral bleaching events. However, it is very surprising when I found it in North of Bali recently (6 August 2015), even though this area has suffer with coral bleaching event in 2010. In addition, a friend of mine saw A. suharsonoi in several locations of north Bali such as Tejakula, Pemuteran and Patas. Even though I found only one colony and just at 10 m depth (usually it found at 15 to 25 m depth) in Celukan Bawang. This was my first time to see it in the wild and would be happy if I can see again in other places.

It is very impressive that my country has this endemic coral, especially as it is named after Indonesian lead coral scientist, Prof. Suharsono. Studies of distribution, abundance and ecology of Acropora suharsonoi are needed to support Indonesian government in issuing a national status and conservation action plan on the management of its habitat, along with other endemic corals or locally named corals such as Euphyllia baliensis, Acropora togianensis, Acropora derawanensis, Acropora sukaronoi, Acropora batunai, Acropora desalwii, Acropora indonesia, Lithopyllon mokai, Astreopora cendrawasih, Astreopora acroporina and Astreopora montiporina.

a suharsonoi

Acknowledgement

I acknowledge Fisheries Diving Club – Bogor Agricultural University (FDC-IPB) for scientific diving skills, and many thanks to Conservation International Indonesia, Coral Triangle Center and The Nature Conservancy for experience and join in many marine surveys. I thank to Dr. Lyndon Devantier and Dr. Emre Turak for coral taxonomy knowledge as well as reviewing the article. I thank to Dr. Carden Wallace and Museum of Tropical Queensland for coral taxonomy knowledge. I thank to Jenny Kharmy for reviewing my article. Finally I thank to Derta Prabuning from Reef Check Indonesia and Yunaldi Yahya from LINI for sharing information about A. suharsonoi.

References

Aeby, G., Lovell, E., Richards, Z., Delbeek, J.C., Reboton, C. & Bass, D. (2008). Acropora suharsonoi. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T133254A3656302. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T133254A3656302.en. Downloaded on 03 February 2016.

Veron, J.E.N. (2000). Corals of the world. Vol 1-3. M. Stanford-Smith (Ed). Townsville: Australian Institute of Marine Science. 1382 p.

Wallace, C.C. (1999). Staghorn corals of the world. A revision of the genus Acropora (Scleractinia ; Astrocoeniina ; Acroporidae) worldwide, with emphasis on morphology, phylogeny and biogeography. Collingwood, Vic: CSIRO. 438 p.

Iklan
Dipublikasi di Opini, Uncategorized | Tag , , | Meninggalkan komentar

Pemerintah Republik Indonesia merespons petisi #pay4plastic!

Rahyang Nusantara

Jakarta Selatan, Indonesia

8 Okt 2015 — Selasa (6 Oktober 2015) lalu, bertempat di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Depok, Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dan didampingi oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung menerima petisi #pay4plastic yang telah didukung oleh 20.023 tanda tangan (online) dan 41.363 tanda tangan (offline) dari masyarakat Indonesia.

Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan, Direktorat Pengelolaan Sampah, KLHK, Ujang Solihin Sidik, S.Si, M.Sc, didampingi oleh Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, BPLH Kota Bandung, Ir. Tety Mulyawati, M.I.,menerima petisi #pay4plastic sebagai bentuk komitmen untuk menuju #IndonesiaBebasSampah2020. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkelanjutan.

Lebih lanjut, KLHK saat ini sedang membuat peraturan yang mewajibkan ritel untuk menetapkan harga pada kantong plastik! Mau tahu kabar selanjutnya dari peraturan ini? Mari kita kawal bersama-sama untuk mewujudkan #IndonesiaBebasSampah2020 dan mari bersama-sama turunkan peringkat Indonesia sebagai negara kedua terbesar di dunia yang membuang sampah ke laut dengan #DietKantongPlastik!

Salam,
Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik

Dipublikasi di Berita | Tag , | Meninggalkan komentar

Mengapa tidak perlu pakai kantong plastik lagi?

Bye Bye Plastic Bags buat petisi di http://www.avaaz.org/en/bye_bye_plastic_bags_on_bali/ untuk mendukung Gubernur Bali Mangku Patika dalam membuat kebijakan daerah Bali bebas kantong plastik di Januari 2016 dan bisa efektif diberlakukan di 2018.

=====

https://www.change.org/p/presiden-jokowi-do2-dan-gubernur-basuki-btp-buatkan-peraturan-diet-kantong-plastik-pay4plastic

Rata-rata pemakaian kantong plastik per orang di Indonesia adalah 700 lembar per tahun. Sampah kantong plastik saja di Indonesia mencapai 4000 ton per hari atau sama dengan 16 pesawat Boeing 747, sehingga sekitar 100 milyar kantong plastik terkonsumsi per tahunnya di Indonesia. Produksi kantong plastik tersebut menghabiskan 12 juta barel minyak bumi yang tak bisa diperbaharui, yang setara dengan 11 Triliun Rupiah.

Banyak dari sampah kantong plastik tidak sampai ke tempat pembuangan sampah dan hanya sedikit yang akhirnya dapat didaur ulang. Akibatnya sampah kantong plastik tersebut berakhir di tempat-tempat ini: sungai, saluran air got dan drainase, pantai, bahkan laut dan tempat-tempat yang menyumbat saluran air. Kantong plastik baru dapat terurai 500-1000 tahun lagi, dan akhirnya mendekam selamanya di sungai, laut, dan di dalam tanah. Inilah salah satu penyebab nyata banjir yang melumpuhkan beberapa daerah di Indonesia.

Sampah kantong plastik memiliki konsekuensi lingkungan yang sangat mahal, tetapi ironisnya kantong plastik diberikan secara gratis oleh pedagang!

Karena gratis, perlu usaha yang lebih dari sekadar kesadaran diri konsumen untuk melakukan diet kantong plastik. Supermarket dan mall merupakan penyumbang terbesar kantong plastik dan memiliki posisi yang kuat untuk mendorong konsumen mengubah kebiasaan. Memberikan harga pada setiap kantong plastik, memiliki pengaruh antara lain: (1) secara ekonomis, setelah beberapa kali belanja akan lebih murah untuk membawa tas belanja sendiri ketimbang membeli kantong plastik, (2) secara psikologis, konsumen akan berfikir dulu sebelum menggunakan kantong plastik apabila petugas kasir bertanya, “apakah Anda perlu beli kantong plastik?”

Hasil riset Greeneration Indonesia pada tahun 2009 menyatakan bahwa masyarakat akan membawa kantong belanja sendiri bila: (1) toko tidak menyediakan kantong plastik lagi (33%), (2) kantong plastik tidak gratis (30%), (3) ada ‘reward’ yang diberikan jika membawa kantong belanja sendiri (13%), (4) dan lain-lain.

Perlu diingat bahwa setiap produk yang dijual di supermarket sudah terkemas dalam kemasan higienis masing-masing. Oleh karena itu sama sekali tidak ada keharusan menggunakan kantong plastik untuk membawa belanjaan pulang ke rumah. Cukup memakai tas belanja sendiri yang dapat digunakan kembali – Bring Your Own Bag!

Kami meminta agar Presiden, Gubernur, dan Kepala Daerah di seluruh Indonesia untuk membuat Peraturan Daerah Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Selain mengatur pengelolaan sampah plastik yang baik, diperlukan adanya Peraturan yang mengurangi dan mencegah dipakai kantong plastik dengan cara STOP MEMBERIKAN KANTONG PLASTIK GRATIS.

Dengan peraturan yang tepat, kebiasaan konsumen dapat diubah untuk beralih menggunakan tas belanja yang dapat digunakan kembali.

Bergabunglah menjadi relawan Diet Kantong Plastik dengan mendaftarkan diri ke website ini:http://www.indorelawan.org/organization/view/34

Dipublikasi di Berita, Opini | Tag , , , | Meninggalkan komentar

Gallery

 

Dipublikasi di Gallery | Tag , , , , , | Meninggalkan komentar

Persepsi masyarakat di Kawasan Konservasi Laut Daerah di Kab. Raja Ampat, Indonesia

Screen Shot 2015-06-12 at 4.48.10 PM

Ini hasil survey persepsi masyarakat di empat KKLD (waktu penelitian di 2010 penyebutannya masih KKLD) di Kabupaten Raja Ampat. Meliputi KKLD Selat Ayau – Asia, KKLD Teluk Mayalibit, KKLD Selat Dampier dan KKLD Kawe (Kep. Wayag – Sayang – Piai).

Terdapat pula penjabaran mengenai potensi masing-masing kawasan.

Dari hasil survey, sebagian besar masyarakat menyadari bahwa sumberdaya alam pesisir dan lautan penting untuk diperhatikan, bentuknya adalah melalui pembatasan kawasan untuk perlindungan biota dan ekosistem di dalamnya. Dengan ide pembatasan tersebut, sebagian besar masyarakat setuju bahwa ini ide yang bagus. Masyarakat juga dapat memetakan penyebab kerusakan lingkungan, siapa yang paling memenuhi syarat menyelesaikan masalah dan siapa yang bertanggung jawab.

Dalam empat tahun berdirinya KKLD ini, sebagian besar masyarakat juga telah mengenal istilah KKLD, menyadari akan adanya peraturan yang akan diterapkan dalam KKLD dan berpartisipasi dalam organisasi para pihak (stakeholder). Dilihat dari data secara keseluruhan, terbentuknya KKLD telah diterima dengan baik oleh sebagian besar masyarakat. Tantangan ke depan adalah, pendekatan yang baik ke kampung yang menurut data persepsi masyarakat ini kurang informasi dan sosialisasi. Informasi yang perlu disediakan adalah mengenai pengetahuan KKLD, peraturan-peraturan, serta kegiatan-kegiatan dalam KKLD yang bisa diikuti oleh lebih banyak lagi lapisan masyarakat dan dengan menggunakan media yang efektif.

Setelah 5 tahun ini, semoga hasilnya masih relevan, tingkat ekonomi nelayan di sana meningkat, kepedulian lingkungan dan pengelolaan kawasan juga semakin meningkat, serta indikator biofisik juga meningkat atau seenggaknya stabil.

Laporan bisa diunduh di

Persepsi-Masyarakat-di-KKLD-RajaAmpat_ME Lazuardi dkk 2011

atau link: http://www.conservation.org/global/indonesia/publikasi/Documents/Publikasi/2011_Persepsi-Masyarakat-di-KKLD-RajaAmpat_sr.pdf

Dipublikasi di Opini, Publikasi | Tag , , , , , , , , | Meninggalkan komentar

indonesia-sea.com

Saya alihkan dokumen regulasi dan beberapa artikel saya ke website indonesia-sea.com

Indonesia-sea.com didirikan swadaya dan didedikasikan untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan pesisir dan lautan Indonesia. Website ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kecintaan dan kepedulian generasi muda terhadap lautan kita. Tambahan, indonesia-sea.com mempromosikan prinsip-prinsip pembangunan sebagai suatu kemerdekaan, konservasi laut (termasuk di dalamnya kearifan dan pengetahuan lokal), pembangunan berkelanjutan, perikanan berkelanjutan dan penghidupan berkelanjutan. Kami percaya manusia dan alam dapat hidup dalam harmoni.

Indonesia-sea is developed and dedicated to the sustainable development of marine and coastal of Indonesia. It is to foster young Indonesian generation to love and care their oceans. Moreover, it promotes principals of development as freedom, marine conservation (includes local wisdom and knowledge), sustainable development, sustainable fisheries and sustainable livelihood. We believe people and nature can truly live in harmony.

Dipublikasi di Berita, Opini | Meninggalkan komentar

Terobosan seorang dosen di APSOR, Papua Barat

Perkuliahan on skype ini menurutku terobosan luar biasa dari Mas Kadar bersama rekan-rekan di APSOR. Mendekatkan belahan bumi lainnya ke Papua, menumbuhkan semangat belajar mahasiswa dan melihat bahwa laut Indonesia ini memerlukan banyak dari generasi kita untuk kedepannya dikelola dengan lebih bijak.

Lulus dari James Cook University QLD Australia dan baru saja bergabung dengan Coral Triangle Center, saya diminta kawan lama untuk berbagi pengalaman dan presentasi ke mahasiswanya. Kawan lama itu bernama Kadarusman. Aku kenal dia sejak beraktifitas di Raja Ampat 2005 – 2010 bersama Conservation International Indonesia. Dia orang yang sangat rajin, tanpa sungkan bertanya apa saja, rendah hati dan menyenangkan. Maka tak heran – dan saya salut – jika dia berhasil meneruskan studi di Perancis dan memperoleh Ph.D. Tapi yang membuat saya lebih salut, dia kembali ke Akademi Perikanan Sorong (APSOR) untuk mengabdi di sana. Dia juga mengorganise perkuliahan online, dengan mengundang mahasiswa yang kuliah di luar negeri untuk berbagi pengalaman, dan menunjukkan kepada mahasiswanya bahwa melanjutkan kuliah hingga ke luar negeri itu sangat mungkin.

Saya sendiri adalah pencari beasiswa yang gak pernah berhasil. Mungkin karena dulu kebanyakan nyelam hingga IPK waktu kuliah di Kelautan IPB tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa. Tapi saya tidak menyesal untuk menyelam karena banyak pengalaman dari sana. Aku selalu mencoba melamar beasiswa, hingga seorang dosen di James Cook University memberikanku rekomendasi untuk melamar beasiswa di Joint Japan World Bank Graduate Scholarship Program. Ini adalah program beasiswa yang sangat ketat namun lebih mempertimbangkan pengalaman kerja kita. Alhamdulillah saya lolos beasiswa tersebut dan kuliah di Master of Development Practice, James Cook University, salah satu universitas top dunia di bidang biologi laut dan studi tropis.

Kembali ke Dr. Kadarusman, salah satu capaian besarnya adalah menemukan beberapa jenis ikan air tawar species baru di sungai-sungai di Papua. Aku bangga pada Mas Kadar ini dan menjadikan salah satu motivasi buat diriku untuk selalu belajar dan fokus terhadap apa yang kita tekuni.

Akhirnya waktu itu tiba. Sederhana saja, aku di Bali dan Dr. Kadarusman beserta jajaran dosen APSOR dan mahasiswa berada di Sorong, kami menggunakan skype. Aku kembali melihat muka kawan lamaku, beberapa dosen yang juga aku akrab selama dulu di Sorong. Ada Pak Abu Darda, Pak Ali Ulath, Pak Ismail dan Pak Yasser Arafat. Merekalah sobatku ketika menyelam di sekitar Sorong dan Raja Ampat. Mengibarkan bendera merah putih di bawah air pada 17 Agustus 2005 di P. Matan bersama 21 penyelam meliputi APSOR, Pertamina, Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong (SUPM) dan Angkatan Laut. Waktu itu acara diorganise oleh Mas Suparyadi dari Pertamina Sorong.

Kembali ke perkuliahan online ini, ini seperti acara temu kangen buatku. Aku memberikan presentasi Tantangan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Lombok.

Ini mini thesisku sewaktu di Lombok dan berkunjung ke Lombok Timur (untuk melihat Kawasan Konservasi Perairan Daerah Gili Sulat-Gili Lawang) dan Lombok Utara (untuk pengelolaan kawasan oleh Lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara/LMNLU). Ini adalah pengalamanku melihat dua sisi pengelolaan kawasan konservasi perairan di Lombok. Di satu sisi (Lombok Timur) dikelola oleh pemerintah tapi kurang efektif, di sisi lain (Lombok Utara), dikelola oleh masyarakat tetapi relatif lebih efektif dilihat dari penurunan ancaman dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pendapatku, menempatkan nelayan sebagai subjek pengelolaan lebih baik daripada sebagai objek untuk dikelola. Tentu tiap daerah punya karakter dan tantangan sendiri-sendiri, tapi LMNLU membuktikan bahwa nelayan mampu mengelola wilayahnya dengan baik.

Perkuliahan on skype ini menurutku terobosan luar biasa dari Mas Kadar bersama rekan-rekan di APSOR. Mendekatkan belahan bumi lainnya ke Papua, menumbuhkan semangat belajar mahasiswa dan melihat bahwa laut Indonesia ini memerlukan banyak dari generasi kita untuk kedepannya dikelola dengan lebih bijak.

Dipublikasi di Opini | Tag , | Meninggalkan komentar

Kumpulan Kebijakan Kelautan dan Perikanan

Berikut adalah kumpulan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan kelautan dan perikanan, termasuk pesisir dan pulau-pulau kecil.

Terima kasih buat Mas Suraji dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kumpulan kebijakan 2

 

Isi UU No.23 tahun 2014 yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota atas urusan bidang kelautan dan perikanan

Tujuan diterbitkannya UU no. 23 tahun 2014 adalah kewenangan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat diharapkan dapat meminimalisir kekuasaan “Raja-Raja Kecil” yang menerapkan oligarki politik. Upaya ini ditujukan agar penyelenggaraan pemerintahan jauh lebih bersih, efektif-efisien, akuntabel, dan optimal memberikan pelayanan publik.

Namun imbasnya adalah terdapat polemik khususnya di sini membahas kewenangan pemerintah kabupaten/kota atas urusan bidang kelautan dan perikanan. Lebih khusus lagi karena kewenangan pengelolaan sumberdaya laut akan ada di propinsi. Bahwa ini akan berimbas pada pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah yang notabene dikelola oleh pemerintah kabupaten.

Ada kekhawatiran program yang disusun pemkab atau pemkot tidak diakomodir. Apalagi tuturan berupa peraturan pemerintah hingga saat ini belum ada. Kekhawatiran kevakuman kewenangan juga salah satunya.

Walaupun dalam UU ini juga diatur tentang Partisipasi Masyarakat di Bab XIV mengenai Partisipasi masyarakat mencakup Pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah (Pasal 354 ayat 3 point c), tetap saja bahwa kewenangan di kabupaten/kota seperti dikebiri. Apalagi dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah. Semua menunggu turunan berupa peraturan pemerintah agar pelaksanaan di lapangan lebih jelas. Dengar kabar bahwa aka nada sekitar 28 turunan peraturan pemerintah terkait hal ini dengan target hingga Agustus 2015.

Isi UU 23 2014 selengkapnya bisa diunduh di

UU_23_tahun_2014

Berikut saya kutip hal-hal yang berkaitan dengan sumberdaya laut

BAB IV URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 12

Ayat 3

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

kelautan dan perikanan.

Urusan pemerintahan pilihan adalah adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah (Pasal 1, ayata 15)

Pasal 14

Ayat 1

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.

Ayat 6

Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Ayat 7

Dalam hal batas wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kurang dari 4 (empat) mil, batas wilayahnya dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari Daerah yang berbatasan.

BAB V

KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT DAN DAERAH PROVINSI YANG BERCIRI KEPULAUAN

Bagian Kesatu Kewenangan Daerah Provinsi di Laut

Pasal 27

Ayat 1

Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

Ayat 2

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan 
kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
  2. pengaturan administratif;
  3. pengaturan tata ruang;
  4. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
  5. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Ayat 3

Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Ayat 4

Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua Daerah provinsi tersebut.

Ayat 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

Bagian Kedua

Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan

Pasal 28

Ayat 1

Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Ayat 2

Selain mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan mendapat penugasan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Pusat di bidang kelautan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

Ayat 3

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 29

Ayat 1

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan, Pemerintah Pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

Ayat 2

Penetapan kebijakan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.

Ayat 3

Dalam menetapkan kebijakan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat harus memperhitungkan pengembangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan.

Ayat 4

Berdasarkan alokasi DAU dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan menyusun strategi percepatan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 5

Strategi percepatan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi prioritas pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan hukum adat terkait pengelolaan laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Daerah provinsi di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB XVI

KAWASAN KHUSUS DAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 360

Ayat 1

Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Ayat 2

Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  1. Kawasan taman laut

 

PENJELASAN

Pasal 14

Ayat 6

Yang dimaksud dengan “garis pantai” adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
Penggunaan “garis pantai’ dalam ketentuan ini diperuntukkan bagi penentuan wilayah administrasi dalam pengelolaan wilayah laut.

Batas wilayah 4 (empat) mil dalam ketentuan ini hanya semata-mata untuk keperluan penghitungan bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada Daerah provinsi.

Ayat 7

Batas wilayah dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah daerah yang berbatasan dalam ketentuan ini hanya semata-mata untuk keperluan penghitungan bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada Daerah provinsi.

Pasal 29

Ayat 2

DAU bagi Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan yang diperoleh dari penghitungan luas wilayah lautan termasuk untuk Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dengan proporsi 30 % (tiga puluh persen) untuk Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dan 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan tersebut.

 

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

 

Matriks Pembagian Urusan pemerintah konkruen antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota

Y. Pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan

No Sub urusan Pemerintah pusat Daerah provinsi Daerah kabupaten/kota
1 2 3 4 5
1 Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil a.     Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional.b.     Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional.c.      Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan antarnegarad.     Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.

e.     Penetapan kawasan konservasi.

f.      Database pesisir dan pulau-pulau kecil.

a.     Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.b.     Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.c.      Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. 
2 Perikanan tangkap Bla bla Bla bla a.     Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kotab.     Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
3 Perikanan budidaya Bla bla bla Bla bla bla a.     Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.b.     Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan.c.      Pengelolaan pembudidayaan ikan.
4 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.

Z. Pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata

No Sub urusan Pemerintah pusat Daerah provinsi Daerah kabupaten/kota
1 2 3 4 5
1 Destinasi pariwisata a.     Penetapan daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, dan destinasi pariwisata.b.     Pengelolaan daya tarik wisata nasional.c.      Pengelolaan kawasan strategis pariwisata nasional.d.     Pengelolaan destinasi pariwisata nasional

e.     Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah provinsi.

 

a.     Pengelolaan daya tarik wisata provinsi.b.     Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi.c.      Pengelolaan destinasi pariwisata provinsid.     Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. a.     Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota.b.     Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.c.      Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota.d.     Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.

 

 

 

==============================================================

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13 tahun 2014

Silakan diunduh

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 13/PERMEN-KP/2014 tentang Jejaring Kawasan Konservasi Perairan. Di dalamnya memuat pengertian jejaring, pembentukan dan tahapannya, serta tujuan pengelolaannya.

Semoga bermanfaat.

PERMEN KP no 13 2014 – jejaring kawasan konservasi perairan

Salam,
Muhammad Erdi Lazuardi

Dipublikasi di regulasi | Tag , , , , | Meninggalkan komentar

Kutipan

“Mengeksplorasi laut dengan cara-cara yang sustainable, ramah lingkungan”

– Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia –

“Utilising our ocean sustainably, environmentally friendly”

– Susi Pudjiastuti, Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia –

Dipublikasi di Cemilan, Kutipan, quotes | Tag | Meninggalkan komentar

Ikan mola mola tertangkap nelayan di Palu

Copas dari http://www.jawapos.com/baca/artikel/16521/ikan-seberat-1-ton-muncul-saat-air-laut-keruh

29/04/15, 04:40 WIB

BERAT: Warga Kelurahan Lere, Palu, berusaha mengangkat ikan mola-mola yang terdampar di Pantai Kelurahan Lere, Taman Ria Teluk Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (28/4). (Sugianto/Radar Sulteng/JPNN)
PALU – Ikan mola-mola kembali terdampar di kampung Lere, Kecamatan Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (28/4). Penemuan ikan sepanjang sekitar 1,7 meter, lebar 1 meter, dan berat 1 ton itu menggemparkan warga. Ikan tersebut ditemukan nelayan bernama Agus sekitar pukul 07.00 Wita. Seperti biasa, ketika itu para nelayan mencari ikan. Tanpa disengaja, ikan tersebut masuk ke jala nelayan. ’’Ikan mola-mola itu masuk ke jala saya. Saya sempat ditarik. Untung, teman-teman nelayan yang lain datang membantu,’’ ucap Agus kepada Radar Sulteng (Jawa Pos Group). Agus menyatakan, penemuan ikan tersebut adalah kali kedua selama dirinya menjadi nelayan di Teluk Palu. ’’Tahun lalu juga dapat ikan yang sama, tapi ukurannya lebih besar ini,’’ jelasnya. Sementara itu, Darusman, nelayan lain, menambahkan bahwa berdasar pengalaman para nelayan di Kampung Lere, ikan berbentuk aneh tersebut biasanya muncul di Teluk Palu ketika air keruh seperti saat ini. Tahun lalu ikan bernama sun fish itu muncul saat Februari. ’’Yang ini sepertinya ukurannya lebih besar,’’ ungkapnya. Menurut Darusman, ikan mola-mola bisa dikomsumsi. Dagingnya tidak berbahaya bagi manusia. Bahkan, setelah ikan itu mati, dagingnya dibagikan kepada warga sekitar Teluk Palu untuk dimakan.(egi/cr1/JPNN/c15/diq)
Dipublikasi di Berita, Copas, Mola mola | Tag | Meninggalkan komentar
SmartBoy

hidup bersama teknologi informasi

NADA RAWAMANGUN - JAKARTA

Percetakan, Foto Copy, Penjilidan, Pengetikan, Design Grafhis, Print dan Komputer

Vina Nur Azizah

Minds is oceans, wisdom is pearls. And life is the great and loveliest book for every people can read it.

cipau's blog

All about English

Scream In My Silence

Pardon my bad grammar :)

wcsharkfisheries

perikanan hiu tanjungluar